Parigi Moutong

Kick Off PPSP 2025, Parigi Moutong Fokus Mutakhirkan Dokumen Sanitasi

×

Kick Off PPSP 2025, Parigi Moutong Fokus Mutakhirkan Dokumen Sanitasi

Sebarkan artikel ini
Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelitbangda Parimo, I Nyoman Sudiara. ASET: Istimewa

Kutora.idBadan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong, menggelar rapat persiapan menjelang pelaksanaan Kick Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

Rapat yang dilaksanakan di Parigi pada Kamis 8 Mei 2025, merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di Balai Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Kegiatan ini merupakan langkah awal sebelum pelaksanaan Kick Off Meeting PPSP yang dijadwalkan pada 19 Mei 2025,” ujar Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelitbangda Parimo, I Nyoman Sudiara.

Baca Juga:  Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) ke – XXI tahun 2023 Resmi Berakhir

Ia menjelaskan, inisiatif rapat berasal dari Bappelitbangda bersama Tim Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP), yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinasran A. Tiangso. Sekretariat Pokja sendiri berada di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Parimo.

Pada kegiatan utama nanti, Kabupaten Parigi Moutong akan mendapatkan pendampingan untuk pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dari Balai Prasarana Wilayah Provinsi. Hal ini didasarkan pada hasil review dokumen SSK sebelumnya yang dilakukan Bappelitbangda bersama Dinas PUPRP Parigi Moutong pada 2024.

Baca Juga:  Ketua Pembina YKB Harap Siswa-Siswi Kemala Bhayangkari Jadi Pelopor Bhayangkara

“Tahun ini, kita bersyukur bisa mendapatkan pendampingan. Di Sulawesi Tengah, hanya Kabupaten Parigi Moutong dan Banggai yang mendapat kesempatan tersebut,” ujarnya.

Nyoman menambahkan, pemutakhiran data dokumen SSK masih akan dilakukan karena hingga saat ini baru lima kecamatan yang menjalani studi lapangan oleh Dinas Kesehatan Parigi Moutong pada tahun lalu.

Ia menekankan pentingnya dokumen SSK sebagai syarat utama untuk mengakses Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang sanitasi dari pemerintah pusat.

“Minimal 50 persen dokumen SSK harus diselesaikan agar bisa mengajukan bantuan,” jelasnya.

Baca Juga:  Parigi Moutong Akan Dicanangkan Sebagai Agrowisata Kampung Durian

Selain Bappelitbangda dan Dinas Perumahan, proses penyusunan dokumen SSK juga melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Parigi Moutong.

Namun demikian, Nyoman menyebut anggaran untuk Tim Pokja PKP tahun ini mengalami rasionalisasi. Oleh karena itu, beberapa rapat kecil digabungkan dengan kegiatan internal agar tetap berlanjut hingga pelaksanaan Kick Off Meeting nanti.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *