BADAN Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tengah (Sulteng) akan melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran pemda kabupaten Parigi Moutong tahun 2023.
Hal itu bertujuan untuk merekomendasi perbaikan perencanaan, agar tercapai program kegiatan serta visi misi dan sasaran strategis pemda.
Hal itu diungkapkan oleh kepala BPKP Sulteng, Evenri Sihombing, saat bertemu wakil bupati (Wabup) Parigi Moutong, Badrun Nggai, di ruang rapat bupati, Kamis 16 Februari 2023.
Pada pertemuan itu, Wabup Badrun mengatakan pada proses evaluasi perencanaan dan penganggaran meliputi pada tiga sektor yaitu, ketahanan pangan, pariwisata, dan penanggulangan Kemiskinan.
Hal itu menurutnya sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena untuk mewujudkan visi misi gubernur dan wakil gubernur Sulteng, semuanya harus diawali dengan sebuah perencanaan yang baik.
“Kepada seluruh OPD, terlebih kepada Dinas Ketahanan Pangan, Disporapar, dan juga Dinas Sosial, untuk lebih kreatif lagi dalam mensukseskan program ini, karena ada kemungkinan adanya kekurangan ketepatan perencanaan untuk mencapai output-nya, maka nanti akan direview, dan akan dibenahi oleh BPKP,” ucapnya.
Sementara itu, kepala BPKP Sulteng, Evenri Sihombing mengatakan, dalam pengawasan mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah, banyak ditekankan kepada manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari kegiatan yang dilakukan pemda Parigi Moutong.
“Seperti hal nya membangun sarana pendidikan di daerah terpencil, sehingga nantinya menghasilkan pendekatan terhadap masyarakat, dengan tidak menghilangkan kearifan lokal di daerah tersebut,” ujarnya.
Adapun komitmen evaluasi perencanaan dan penganggaran ini antara lain, pertama memastikan program, kegiatan, dan anggaran yang dirancang secara efektif dan efisien untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat;
Kedua, memastikan keselarasan perencanaan pemerintah daerah atas penyelenggaraan sektor-sektor strategis pembangunan.
“Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar OPD, bukan hanya melekat pada dinas terkait, tetapi ,merangkul semua dinas agar program ini dapat terlaksana dengan cepat dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Pada pertemuan itu, Badrun Nggai juga menandatangani sekaligus menerima Piagam Komitmen Bersama dari kepala BPKP Sulteng, yang nantinya akan di tindaklanjuti ke Inspektorat.
