KUTORA.ID, Palu – Untuk memperkuat eksistensi media siber di Indonesia, DPD Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Sulawesi Tengah menggelar Seminar Nasional bertajuk “Memperkuat Konsolidasi Pers Siber untuk Demokrasi dan Pembangunan Daerah Menuju PJS sebagai Konstituen Dewan Pers”, Selasa, 15 Juli 2025 di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng.
Kegiatan ini menjadi rangkaian Munas II DPP PJS dan Musda I DPD PJS Sulteng, menghadirkan Anggota Dewan Pers Yogi Hadi Ismanto, MH sebagai narasumber utama.
Hadir dalam acara ini perwakilan Gubernur Sulteng, Walikota Palu, Kejati Sulteng, Kepala Cabang RRI Palu, serta pimpinan media dan jurnalis se-Kota Palu.
Ketua DPD PJS Sulteng, Muhammad Sofyan menegaskan bahwa seminar ini merupakan forum strategis untuk memperkuat peran pers di era digital, bukan sekadar seremoni.
“Kita berdiskusi tentang bagaimana posisi pers dalam menghadapi pesatnya pertumbuhan dunia digital. Ini penting sebagai bagian dari penguatan kapasitas dan etika pers,” ujar Sofyan.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, mengapresiasi dukungan penuh Pemprov Sulteng terhadap kegiatan tersebut. Ia menegaskan komitmen PJS untuk terus berbenah menjadi organisasi pers yang profesional dan berintegritas.
“Di usia yang baru tiga tahun, PJS berkomitmen mencetak wartawan kompeten dan beretika. Banyak pegiat pers saat ini terpinggirkan karena tidak terwadahi dalam organisasi yang jelas. PJS hadir untuk memberi pelatihan dan perlindungan hukum kepada mereka,” tegas Mahmud.
Mewakili Gubernur Sulteng, Fahruddin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya seminar nasional PJS. Ia menilai media siber memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
“Pemprov mendukung kebebasan pers yang berlandaskan etika jurnalistik. Kami siap bersinergi dengan media dalam menyebarluaskan informasi yang mencerahkan,” katanya.
Anggota Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto, resmi membuka seminar nasional. Ia menyampaikan bahwa setiap organisasi pers berpeluang menjadi konstituen Dewan Pers, asalkan memenuhi syarat yang berlaku.
“Kewajiban Dewan Pers adalah meningkatkan profesionalisme jurnalistik. Itu mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perusahaan medianya,” ujar Yogi. (*)
