Kutora.id – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong, tengah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2030. Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong Irwan, menyampaikan bahwa penyusunan dokumen ini dilakukan sambil menunggu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 2024.
“Penyusunan RPJMD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 dan visi-misi kepala daerah terpilih,” ujar Irwan di Parigi, Rabu 7 Mei 2025.
Dalam dokumen RPJPD, arah pembangunan Kabupaten Parigi Moutong difokuskan pada pengembangan industrialisasi sektor pertanian.
Irwan menjelaskan, sesuai regulasi, penyusunan dan pengesahan RPJMD dalam bentuk peraturan daerah harus selesai paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih.
Namun, ia menilai penyusunan RPJMD akan menghadapi tantangan, terutama dalam menyelaraskan perencanaan antara sektor pertanian dan pertambangan emas yang mulai berkembang di daerah.
“Perlu sinkronisasi agar masing-masing sektor seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, dan tambang bisa berjalan berdampingan tanpa saling mengganggu,” jelasnya.
Irwan juga menyoroti pentingnya mengurangi potensi konflik di masyarakat terkait aktivitas pertambangan.
“Ada yang mendukung tambang, ada yang menolak. Yang penting, dampak negatifnya bisa diminimalkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengaturan ruang melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) menjadi pedoman penting agar pengelolaan kawasan bisa saling mendukung.
Menurutnya, kontribusi dari sektor-sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Parigi Moutong di masa mendatang.
“Tanpa PAD yang kuat, akan sulit membangun daerah ini,” ujarnya.
Meski pertanian terbukti tangguh, terutama saat pandemi COVID-19 pada 2020, Irwan menyebut sektor tersebut belum mampu memberikan kontribusi PAD sebesar sektor pertambangan.
“Oleh karena itu, arah pembangunan ke depan tidak menutup kemungkinan akan mengakomodasi pertambangan, tentunya tetap diatur dalam RTRW,” jelasnya.
Terkait anggaran untuk mendukung industrialisasi pertanian, Irwan mengakui masih sulit menentukan porsinya karena bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
“Apalagi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sudah ditetapkan oleh pusat. Namun, kami pastikan alokasi untuk pertanian tetap menjadi prioritas,” tutup Irwan.
