PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Kondisi infrastruktur dasar yang belum merata menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Dari total panjang jalan kabupaten mencapai 1.603,89 kilometer, sebanyak 977,73 kilometer atau 60,93 persen tercatat mengalami kerusakan berat. Persoalan tersebut menjadi salah satu kebutuhan prioritas yang dibawa Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, dalam audiensi dengan pemerintah pusat di Jakarta, Kamis 19 November 2026.
Dalam pertemuan bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Erwin menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan yang dinilai memerlukan dukungan lintas kementerian, mulai dari peningkatan jalan dan jembatan, penyediaan rumah layak huni, penataan permukiman, perluasan jaringan telekomunikasi, hingga pengembangan transportasi dan pengelolaan sampah.
Bupati menilai keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, sinergi dengan pemerintah pusat diperlukan agar penanganan infrastruktur dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Dalam pemaparan bertajuk Membangun Konektivitas, Menggerakkan Pertumbuhan Kawasan: Dukungan Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Parigi Moutong, Erwin menjelaskan bahwa dari keseluruhan jalan kabupaten, baru 502,37 kilometer atau 31,32 persen yang berada dalam kondisi baik. Sementara itu, kondisi jalan lainnya masih membutuhkan penanganan dengan tingkat kerusakan yang beragam.
Kerusakan infrastruktur jalan tersebut berpengaruh terhadap kelancaran mobilitas penduduk, distribusi hasil pertanian, akses menuju fasilitas pelayanan publik, serta hubungan ekonomi antardesa dan kecamatan.
Selain perbaikan jalan, pemerintah daerah juga mengajukan pembangunan 28 unit jembatan dengan perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp68,095 miliar. Infrastruktur penghubung tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses menuju kawasan strategis, khususnya sentra pertanian dan wilayah pesisir.
Rombongan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam audiensi tersebut turut didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bappelitbangda, Kepala DPKAD, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PUPRP, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Kedatangan rombongan diterima Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Ronny Ariuly Hutahayan, bersama sejumlah pejabat terkait di lingkungan kementerian.
Selain persoalan konektivitas jalan, kebutuhan peningkatan kualitas hunian masyarakat turut menjadi bagian dari usulan yang disampaikan Bupati. Berdasarkan data pemerintah daerah, terdapat 19.716 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Parigi Moutong yang membutuhkan penanganan.
Di samping itu, kawasan permukiman kumuh tercatat seluas 67,08 hektare dan tersebar pada 12 kecamatan serta 21 desa atau kelurahan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah mengharapkan perluasan dukungan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penataan kawasan kumuh, serta pembangunan rumah susun bagi aparatur sipil negara (ASN). Usulan lainnya mencakup penyediaan rumah susun maupun rumah khusus untuk lingkungan pesantren.
Pemkab Parigi Moutong juga menyoroti persoalan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan. Dari 19 kawasan perumahan yang tercatat, belum satu pun menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah untuk dikelola sebagai aset daerah.
Kondisi tersebut membutuhkan pendampingan teknis dan koordinasi dengan pihak terkait agar proses penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Kesenjangan akses komunikasi dan informasi juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Dari total 278 desa di Parigi Moutong, sebanyak 94 desa masih masuk kategori blankspot atau memiliki kualitas penerimaan sinyal yang rendah.
Keterbatasan jaringan tersebut berpengaruh terhadap akses masyarakat pada informasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta berbagai layanan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital.
Sebagai langkah penanganan, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) pada 94 desa, penyediaan akses internet publik gratis, pengembangan jaringan utama backbone fiber optik, serta dukungan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Pada sektor transportasi, usulan diarahkan pada optimalisasi pelabuhan pengumpan di Parigi, Tinombo, dan Moutong. Pemerintah daerah juga mendorong pengembangan layanan Tol Laut serta peningkatan konektivitas penyeberangan rute Toboli–Wakai.
Salah satu rencana pembangunan yang turut diperkenalkan dalam audiensi tersebut adalah pembangunan Rest Area Kabupaten Parigi Moutong di kawasan utara.
Rencana ini telah didukung kesiapan lahan melalui proses land clearing, termasuk ketersediaan denah dan desain teknis. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan tidak hanya menyediakan tempat beristirahat bagi pengguna jalan, tetapi juga menjadi pusat layanan perjalanan dan promosi produk lokal.
Rest area tersebut juga diproyeksikan membuka ruang pemasaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah utara Parigi Moutong.
Di bidang lingkungan, pemerintah daerah turut mengangkat persoalan pengelolaan sampah. Timbulan sampah di Kabupaten Parigi Moutong tercatat mencapai 84.237 ton per tahun atau sekitar 230,8 ton setiap hari. Besarnya volume tersebut membutuhkan dukungan sarana, prasarana, dan sistem pengelolaan yang memadai.
Dalam pertemuan itu, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Ronny Ariuly Hutahayan, memberikan arahan terkait berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur dan permukiman yang disampaikan pemerintah daerah.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebutuhan pembangunan kabupaten dengan program pemerintah pusat, sekaligus mengidentifikasi peluang dukungan sesuai kewenangan kementerian dan lembaga terkait.
Pada kesempatan itu, Erwin kembali menekankan pentingnya dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membantu mengatasi keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, sejumlah kebutuhan infrastruktur membutuhkan pembiayaan besar sehingga tidak seluruhnya dapat ditangani melalui anggaran kabupaten.
Bupati juga mengundang Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk berkunjung langsung ke Kabupaten Parigi Moutong. Kunjungan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi agribisnis sekaligus kondisi sejumlah lokasi yang membutuhkan percepatan pembangunan.
Melalui penyampaian berbagai usulan tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap terbangun dukungan dan koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah pusat. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengurangi keterisolasian desa, memperbaiki kualitas permukiman, serta memperluas akses pelayanan dasar masyarakat.
Seluruh agenda tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni Parigi Moutong Maju, Mandiri, Berkelanjutan melalui Gerbang Desa, dengan mendorong pembangunan yang lebih merata hingga ke wilayah pedesaan.












