KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah mendorong DPRD Kabupaten Parigi Moutong meminta pemerintah lebih cermat dalam menyusun prioritas belanja. Penghematan anggaran dinilai harus diarahkan pada pos-pos yang kurang mendesak tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Alfres Tonggiroh, mengatakan sektor kebencanaan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur desa perlu tetap memperoleh perhatian dalam kebijakan efisiensi. Menurutnya, program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap penataan anggaran.
Hal tersebut disampaikan Alfres saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat 28 Agustus 2026. Ia menilai kondisi fiskal yang terbatas memang membutuhkan penyesuaian, tetapi langkah tersebut harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat setiap program.
“Efisiensi harus benar-benar dihitung berdasarkan kebutuhan. Jangan sampai pengurangan belanja justru menyentuh sektor yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan pelayanan dasar masyarakat,” ujar Alfres.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian khusus adalah penanggulangan bencana. Karakter wilayah Parigi Moutong yang luas membuat pemerintah daerah dituntut memiliki kesiapan menghadapi berbagai potensi bencana, baik yang berkaitan dengan kondisi cuaca maupun faktor lainnya.
Alfres mengingatkan agar pemerintah tidak hanya menyiapkan skenario berdasarkan ancaman yang diperkirakan sebelumnya. Perubahan kondisi di lapangan dapat memunculkan jenis bencana berbeda yang membutuhkan respons cepat.
“Perencanaan kebencanaan harus disiapkan secara menyeluruh. Kita tidak boleh hanya berfokus pada satu ancaman, sebab situasi di lapangan bisa berubah dan membutuhkan penanganan yang berbeda,” katanya.
Ia juga meminta pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi keadaan darurat. Penggunaan anggaran tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.
“Ketika bencana terjadi, masyarakat membutuhkan respons yang cepat. BTT harus bisa dimanfaatkan sesuai aturan untuk menangani kebutuhan yang sifatnya mendesak,” tegasnya.
Selain mengandalkan kemampuan APBD, Alfres mendorong adanya penguatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dukungan lintas pemerintahan dinilai diperlukan apabila penanganan bencana membutuhkan anggaran, peralatan maupun sumber daya yang melebihi kemampuan kabupaten.
“Penanganan bencana membutuhkan kolaborasi. Kabupaten tidak bisa bekerja sendiri jika dampaknya besar, sehingga dukungan provinsi dan pusat juga sangat penting,” ungkapnya.
Di tengah tekanan fiskal, DPRD turut berharap kebijakan transfer pemerintah pusat kepada daerah tetap memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Ruang fiskal yang cukup dinilai penting agar pelayanan publik dan pembangunan tidak mengalami gangguan.
“Kami berharap transfer ke daerah tetap memberikan dukungan yang memadai. Dengan begitu, pemerintah kabupaten masih mempunyai ruang untuk menjalankan pelayanan publik dan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat,” tutur Alfres.
Untuk penyusunan anggaran 2027, sektor pendidikan dan kesehatan juga diminta tetap menjadi prioritas. Keduanya merupakan bagian dari pelayanan dasar yang memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.
“Pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi perhatian utama. Jangan sampai efisiensi membuat kebutuhan fasilitas dan pelayanan masyarakat di dua sektor tersebut terabaikan,” ujarnya.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur perlu disusun berdasarkan skala prioritas. Alfres menilai keterbatasan anggaran mengharuskan pemerintah memilih pekerjaan yang paling mendesak serta memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Menurutnya, kebutuhan infrastruktur di wilayah perdesaan juga tidak boleh luput dari perhatian. Kondisi jalan dan akses penghubung yang baik sangat menentukan kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus distribusi hasil pertanian dan komoditas lainnya.
“Ketika akses produksi di desa belum memadai, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, pembangunan jalan dan infrastruktur penghubung yang mendukung aktivitas ekonomi harus menjadi bagian dari prioritas,” jelasnya.
Alfres mengatakan pemerintah perlu melihat fungsi strategis setiap wilayah sebelum menentukan pembangunan. Desa yang menjadi pusat produksi, misalnya, membutuhkan dukungan infrastruktur yang mampu memperlancar arus barang dari sentra produksi menuju pasar.
“Kalau suatu wilayah memiliki potensi produksi yang besar, aksesnya harus diperkuat. Infrastruktur tersebut bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga investasi untuk menggerakkan ekonomi masyarakat,” katanya.
Dalam proses penyusunan anggaran, DPRD dan pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat pembahasan bersama agar prioritas belanja dapat ditentukan secara objektif. Efisiensi, menurut Alfres, bukan berarti memangkas seluruh anggaran, melainkan memastikan uang daerah digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar penting.
“Efisiensi bukan berarti semua anggaran dipotong. Yang harus dilakukan adalah menata kembali belanja supaya program yang manfaatnya nyata bagi masyarakat tetap berjalan,” pungkasnya.
Alfres juga menyinggung rencana pengalihan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru kepada pemerintah pusat pada 2027. Apabila kebijakan tersebut nantinya memiliki dasar hukum yang jelas, beban pembiayaan daerah berpotensi berkurang dan memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengatur kembali anggaran pembangunan.
Namun, ia menegaskan bahwa DPRD masih menunggu kepastian regulasi mengenai rencana tersebut sebelum menghitung dampaknya terhadap struktur belanja daerah.
“Kita tentu menunggu aturan resminya. Jika pembiayaan PPPK guru nantinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, ruang fiskal daerah bisa ditata kembali untuk membiayai program lain yang juga dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.
Dengan kondisi keuangan yang membutuhkan kehati-hatian, DPRD Parigi Moutong mendorong agar penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan data, urgensi dan dampak program. Penanggulangan bencana, pendidikan, kesehatan serta pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas masyarakat di desa diharapkan tetap mendapat porsi perhatian dalam kebijakan belanja daerah.
