KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Suasana Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 berlangsung hangat dan penuh dinamika. Perbedaan pandangan antaranggota dewan mencuat dalam forum resmi tersebut, bahkan berujung pada aksi walk out yang dilakukan salah satu legislator.
Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Chandra Setiawan, memilih meninggalkan ruang sidang setelah menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait isu strategis daerah.
Dalam penyampaiannya, Chandra menyoroti pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap para tokoh yang berjasa dalam proses pemekaran Kabupaten Parigi Moutong. Ia menilai, hingga kini belum terdapat sistem yang jelas untuk memberikan penghargaan yang layak kepada para pejuang tersebut.
“Para pejuang pemekaran harus didata secara resmi dan dilibatkan dalam setiap momentum peringatan hari jadi daerah sebagai bentuk penghormatan nyata,” tegasnya.
Ia menambahkan, penghargaan tidak seharusnya berhenti pada simbol semata, melainkan diwujudkan melalui langkah konkret seperti pemberian piagam penghargaan serta penempatan khusus dalam kegiatan resmi pemerintah daerah.
“Ini bukan sekadar penghargaan sesaat, tetapi bagian dari upaya menjaga sejarah agar generasi mendatang memahami perjuangan para tokoh pemekaran,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Chandra juga mengusulkan agar penghormatan tetap diberikan kepada tokoh yang telah wafat melalui keluarga atau ahli warisnya, sebagai bentuk penghargaan yang berkelanjutan.
Selain menyinggung aspek historis, ia turut menyoroti dinamika internal DPRD. Menurutnya, prinsip kolektif kolegial harus tetap dijunjung tinggi dalam setiap pengambilan keputusan, mengingat hasil rapat paripurna mencerminkan sikap resmi lembaga.
“Keputusan paripurna adalah cerminan lembaga, sehingga harus dijaga bersama dan dihormati oleh seluruh anggota,” ujarnya.
Aksi walk out yang dilakukan disebut sebagai bentuk sikap terhadap dinamika yang terjadi, sekaligus dorongan agar ke depan tercipta perbaikan dalam tata kelola internal lembaga legislatif.
Peristiwa ini menjadi sorotan dalam jalannya pembahasan LKPJ 2025, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga soliditas internal DPRD serta memperkuat perhatian terhadap nilai-nilai sejarah daerah di tengah dinamika politik yang terus berkembang.
