
Kutora.id – Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian, M. Sadly Lesnusa, secara resmi membuka Workshop dan Pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Selasa 4 Januari 2025.
Pelantikan pengurus baru DPD IPPMI Sulawesi Tengah menjadi langkah konkret dalam memperkuat organisasi yang berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.
IPPMI diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Selain itu, kegiatan workshop yang digelar turut memberikan wawasan bagi peserta tentang pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta organisasi masyarakat sipil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
“Kerja sama yang solid antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam membangun daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan, demi kemajuan yang merata di seluruh Sulawesi Tengah,” ujar M. Sadly Lesnusa.
Sadly Lesnusa berharap, dengan kepengurusan yang baru, IPPMI dapat lebih aktif dalam mempercepat proses pemberdayaan masyarakat melalui program yang inklusif, berkeadilan, dan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam perumusan kebijakan.
“Semoga dengan pelantikan ini, Sulawesi Tengah semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi, melalui pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berbasis kolaborasi erat antara seluruh pemangku kepentingan,” harapnya.
Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) adalah organisasi yang bertujuan mendorong pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia. IPPMI berfokus pada peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Dengan adanya kepengurusan baru, diharapkan IPPMI Sulawesi Tengah semakin berperan dalam mendukung pembangunan daerah melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis masyarakat.