Kutora.id – Beasiswa kuliah di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekessos) Bandung, Jawa Barat yang merupakan kerja sama antara oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong bersama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) diduga dimanfaatkan sejumlah anak pejabat daerah.
Terkait hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Parigi Moutong Yanuar Gulo buka suara. Menurutnya dalam poin kerja sama (MoU) Pemda Parigi Moutong dengan Poltekkesos Bandung, pihaknya diberi ruang untuk calon mahasiswa kategori miskin dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 10 orang, dan disediakan juga kuota calon mahasiswa kategori umum.
“Jadi jatah yang umum itu ada 5 orang, nah kuota kita berarti keseleruhannya itu 15 orang, yang umum itu pak, namanya umum pokoknya terserah anak siapa,” ujar Yanuar Gulo, 5 Juli 2024.
Ia mengungkapkan, dengan dugaan beberapa anak pejabat yang mendaftar sebagai penerima beasiswa untuk berkuliah di Poltekkessos Bandung bukan masalah.
Kata dia, dalam dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Pemda Parigi Moutong bersama Kemensos maupun perjanjian kerjasama dengan Poltekkessos Bandung, proses seleksi yang akan dilaksanakan secara mandiri oleh Poltekessos untuk ikut kuliah program Sarjana Terapan Kesejahteraan Sosial dengan biaya UKT/SPP ditanggung seluruhnya oleh Kemensos. Sednagkan Pemda Parigi Moutong hanya menanggung biaya lauk pauk, pondokkan, penelitian, dan lainnya.
Sementara itu, untuk proses sosialisasi oleh Dinsos Parigi Moutong kepada masyarakat Parigi Moutong maupun tahapan pendaftaran telah selesai dilaksanakan.
Sejumlah anak pejabat tinggi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diduga turut ikut dalam proses pendaftaran untuk menerima kuliah gratis yang disponsori oleh pemda.
Untuk kuota beasiswa bagi masyarakat umum, Yanuari Gulo mengatakan saat ini pihaknya akan berkonsultasi ke bagian Keuangan Pemda untuk mencari pos anggaran untuk membiayai hal-hal yang telah menjadi kesepakatan Pemda bersama Kementrian Sosial.
“Sebenarnya begitu (sesuai MoU) kalau cuman yang umum ini kan kita masih komunikasikan, karena dia melekatnya dimana. Itu kalau nanti kita mau minta lagi apa toh dibagian Keuangan konsultasikan.Sudah dengan umum kan disitu disebutkan 5 umum 10 KAT atau yang miskin kan,” tegas Yan Gulo.
“Kalau yang di KAT itu ya melekat di bidang saya, misalnya kan sudah otomatiskan anggarannya itu sudah ada, nah tinggal karna ada item umum ini yang mau nanti (mencari pos anggaran). Saya tidak bisa terlalu gegabah terlalu cepat mengini kan, apakah itu ada perubahannya atau bagaimana yang jelas sepaya tidak jadi jadi racun nanti begitu,” lanjutnya.
Selain itu Kabid Yanuari Gulo mengatakan teruntuk KAT sosialisasi telah dilaksanakan dan telah banyak pendaftar, namun masih ada yang belum sempat mengikuti tahapannya, tapi pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan pemerintah kecamatan yang terdaftar dalam Komunitas Adat Terpencil.
Ia jelaskan, tahapan selanjutnya ditanggal 11 Juli 2024 akan dilakukan ujian tes tertulis bagi seluruh pendaftar baik dari KAT maupun masyarakat umum atau miskin.
Ditengah dugaan manipulasi data anak dari masyarakat KAT yang ingin berkuliah oleh pejabat tertentu dan memuluskan sederat anak dan kolega dari pejabat tinggi daerah, pihaknya tetap menegaskan dan membantah hal tersebut dengan bukti saat ini proses pendaftaran serta ujian seleksi masih terus dilaksanakan.
“Kalau saya sih orang boleh menduga-menduga, tapi kan kalau begitu mending teusa seleksi, ngapain lah seleksi,” tandasnya.
