KUTORA.ID, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus menunjukkan langkah progresif dalam memperkuat sistem pangan nasional. Melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Zulfinasran, memperkenalkan gagasan inovatif tentang digitalisasi rantai pasok pangan berbasis penguatan lembaga ekonomi desa dalam audiensi resmi bersama jajaran Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Jakarta, Jumat 10 Oktober 2025
Dalam pemaparannya, Sekda Zulfinasran menekankan pentingnya reformasi dalam sistem distribusi pangan nasional. Ia menyoroti bahwa rantai pasok yang panjang selama ini membuat harga pangan tidak stabil dan nilai ekonomi di tingkat petani cenderung rendah.
“Kita ingin membangun sistem yang menempatkan petani pada posisi strategis. Melalui digitalisasi rantai pasok pangan, harga bisa lebih berpihak pada petani tanpa membebani konsumen,” ujar Zulfinasran.
Konsep ini berfokus pada penguatan lembaga ekonomi lokal, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih, yang akan berperan sebagai penggerak utama distribusi pangan di tingkat akar rumput. Dengan dukungan digitalisasi, rantai pasok dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sebagai implementasi konkret dari ide tersebut, Zulfinasran memperkenalkan platform digital bernama Gerbang Pangan Indonesia, sebuah ekosistem terpadu yang menghubungkan petani, pedagang, UMKM, dan lembaga ekonomi desa dalam satu sistem digital.
Melalui platform ini, seluruh transaksi pangan dilakukan secara langsung tanpa perantara panjang. Pemerintah daerah juga dapat memantau stok dan pergerakan komoditas pangan secara real-time, sehingga kebijakan stabilisasi harga dan distribusi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Selain memperkuat daya saing lokal, Gerbang Pangan Indonesia juga diharapkan mampu menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen serta meningkatkan pendapatan petani dan pelaku UMKM pangan.
Gagasan tersebut mendapat sambutan hangat dari Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Dr. Rachmi Widiriani, yang menilai langkah Pemkab Parigi Moutong sebagai inisiatif strategis yang patut menjadi contoh bagi daerah lain.
“Inovasi seperti ini penting untuk memperkuat sistem pangan nasional. Gagasan dari Parigi Moutong menunjukkan bahwa solusi besar juga bisa datang dari daerah. Kami mendorong agar model ini dikembangkan menjadi proyek skala nasional,” tutur Rachmi.
Ia menambahkan bahwa konsep ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam membangun sistem pangan yang berkeadilan, efisien, dan berkelanjutan.
Program digitalisasi distribusi pangan yang diinisiasi Pemkab Parigi Moutong juga sejalan dengan program Gubernur Sulawesi Tengah “Berani Murah dan Berani Satu Harga”, serta mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mencapai kemandirian pangan dan ekonomi nasional.
Zulfinasran menegaskan bahwa penguatan ekonomi nasional harus berakar dari desa, karena desa adalah fondasi utama pembangunan.
“Kemandirian ekonomi bangsa berawal dari desa. Penguatan lembaga ekonomi desa adalah langkah konkret menuju kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Semua berawal dari gerbang desa, untuk Indonesia,” pungkasnya.
Dengan dukungan lintas sektor dan kolaborasi bersama pemerintah pusat, Pemkab Parigi Moutong berharap gagasan Gerbang Pangan Indonesia dapat menjadi bagian integral dari transformasi sistem distribusi pangan nasional menciptakan sistem yang adil, efisien, dan berkelanjutan.
Langkah ini sekaligus menegaskan posisi Parigi Moutong sebagai salah satu daerah pelopor inovasi ekonomi digital di Sulawesi Tengah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional.
