KUTORA.ID, Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan kunjungan kerja ke Ombudsman Republik Indonesia (RI) di Gedung Ombudsman RI, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 8 Oktober 2025.
Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat lembaga ekonomi daerah sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat, dengan fokus pada peningkatan efisiensi distribusi pangan, stabilitas harga, serta pemangkasan rantai pasok antara produsen dan konsumen.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari Proyek Perubahan dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PPKN) Tingkat I Angkatan XLIII Tahun 2025.
Dalam pertemuan yang dipimpin oleh anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, Sekda Zulfinasran memaparkan program unggulan pemerintah daerah, yaitu “Gerbang Desa untuk Indonesia” (Gerakan Membangun Desa untuk Indonesia).
Program tersebut menempatkan desa sebagai pusat penggerak pembangunan nasional, di mana ketahanan pangan di tingkat desa menjadi fondasi ketahanan pangan nasional.
“Kami telah menyusun Peraturan Bupati tentang Penguatan Lembaga Ekonomi Daerah dan Ekosistem Distribusi Pangan. Regulasi ini mengatur peran Perumda, BUMDes, dan Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi rakyat, khususnya bagi petani,” ujar Zulfinasran.
Menurutnya, sinergi antara lembaga-lembaga ekonomi tersebut menjadi kunci memperkuat kemandirian desa sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi daerah.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, memberikan apresiasi atas langkah strategis Pemkab Parigi Moutong dalam memperkuat ekonomi berbasis desa.
Ia menilai kolaborasi antara Perumda, BUMDes, dan Koperasi Merah Putih sebagai bentuk inovasi daerah yang patut dijadikan contoh nasional.
“Gagasan yang dibawa Parigi Moutong ini luar biasa. Melibatkan berbagai elemen ekonomi rakyat dalam satu sistem adalah langkah yang patut didukung penuh,” kata Yeka.
Kunjungan ini menjadi langkah penting dalam membangun kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas negara.
Melalui sinergi ini, diharapkan tercipta sistem ekonomi lokal yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Parigi Moutong.
