KUTORA.ID, Parigi Moutong – Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, memimpin langsung rapat pembahasan normalisasi sungai yang mencakup tiga wilayah, yakni Desa Kayuboko, Desa Air Panas, dan Desa Olaya. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong, Senin 20 Oktober 2025. Dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, unsur Forkopimda, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam rapat itu, Wabup Abdul Sahid menjelaskan bahwa pembahasan dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil peninjauan lapangan Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, di tiga desa terdampak banjir dan kerusakan lingkungan.
Ia menyampaikan arahan Bupati agar seluruh pihak, termasuk koperasi pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR), aparat desa, dan instansi terkait, bekerja sama dalam melaksanakan normalisasi sungai.
“Saya minta kita semua bekerjasama dulu untuk melakukan normalisasi sungai di tiga desa ini. Tujuannya agar aliran sungai kembali normal dan banjir tidak terulang,” ujar Wabup.
Wabup menegaskan bahwa upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung air, mencegah banjir, serta memulihkan fungsi lingkungan yang rusak akibat aktivitas tambang.
Ia juga meminta seluruh pihak, termasuk Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan, untuk turut mengawasi proses normalisasi agar berjalan sesuai prosedur.
“Jangan ada yang menutup mata. Saya sendiri akan turun langsung ke lokasi. Satu pekan ini kita fokus pada normalisasi dulu. Semua alat berat harus dikerahkan untuk memperbaiki lingkungan yang rusak,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Mas Boy Tonggiroh, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Pemkab dalam penanganan kerusakan sungai.
Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas pertambangan di wilayah tersebut akan dihentikan sementara waktu untuk memastikan proses normalisasi berjalan maksimal.
“Semua alat harus dikerahkan untuk melakukan normalisasi dari hulu ke hilir. Tidak ada alasan untuk menunda, ini demi penataan alur sungai,” ujar Alfres.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan berkala dan memastikan kegiatan pemeliharaan sungai dilakukan secara rutin agar kejadian serupa tidak terulang.
Usai rapat, Wabup Abdul Sahid memberikan klarifikasi kepada awak media terkait pemberitaan yang menyebut dirinya mengusir wartawan sebelum rapat dimulai.
Wabup menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar, dan dirinya sama sekali tidak bermaksud membatasi akses media.
“Saya kaget membaca berita yang menyebut saya mengusir wartawan. Itu tidak benar. Tidak ada yang ditutup-tutupi dalam rapat ini,” jelasnya.
Menurut Wabup, ia hanya meminta agar proses wawancara dilakukan setelah rapat selesai, agar informasi yang disampaikan kepada publik lebih lengkap dan sesuai hasil pembahasan resmi.
“Semua informasi akan kami sampaikan secara terbuka setelah rapat. Tidak ada yang kami tutupi atau disembunyikan,” tegasnya.
Langkah tegas yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong ini menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kelestarian lingkungan.
Pemkab menegaskan bahwa program normalisasi sungai di tiga desa tersebut akan menjadi prioritas utama sebagai upaya pencegahan banjir dan pemulihan ekosistem alam di wilayah Parigi Barat.
