
Kutora.id – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kluster III untuk wilayah Lore Peore, Lore Utara, dan Lore Tengah resmi digelar di Wuasa, Lore Utara, pada Jumat, 14 Februari 2025. Acara ini dibuka oleh Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Poso, Ir. Abdul Kahar Latjare, M.Si, yang hadir mewakili Bupati Poso, dr. Verna GM Inkiriwang.
Dalam sambutannya, Bupati Verna menegaskan bahwa Musrenbang kecamatan merupakan wadah penting bagi pemangku kepentingan untuk menyelaraskan arah pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Forum ini juga menjadi langkah awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Poso 2026, yang akan mengakomodasi usulan masyarakat dan perangkat daerah.
Bupati menyampaikan bahwa RKPD 2026 memiliki tantangan tersendiri karena berada dalam masa transisi menuju visi jangka panjang daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029. Oleh karena itu, perencanaannya harus dilakukan dengan cermat agar dapat merespons kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemerataan layanan dasar.
Dengan tema “Memantapkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Peningkatan Daya Saing Daerah”, Kabupaten Poso menetapkan sembilan prioritas pembangunan untuk tahun 2026:
- Penguatan sumber daya manusia yang berdaya saing.
- Pengembangan sektor pertanian yang maju dan berkelanjutan.
- Peningkatan daya saing dan keberlanjutan sektor pariwisata.
- Peningkatan layanan kesehatan yang inklusif.
- Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
- Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik yang lebih berkualitas.
- Pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan.
- Penguatan mental spiritual dan moderasi beragama.
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta mitigasi bencana.
Musrenbang ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Poso, Kepala Bapelitbangda Poso, camat setempat, serta perwakilan masyarakat desa. Diskusi yang berlangsung dinamis menghasilkan sejumlah kesepakatan penting yang selaras dengan rencana pembangunan daerah, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.