BADAN Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian Tingkat Kabupaten, bertempat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong, Senin, 18 Desember 2023.
Pada kesempatan itu, Asisten III Setda Kabupaten Parimo, Yusnaeni mewakili Penjabat (Pj) Bupati mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen ASN di lingkungan Pemkab Parimo, sehingga diperoleh persamaan persepsi dalam mewujudkan tatakelola pelayanan administrasi kepegawaian yang lebih baik serta terciptanya komitmen bersama perangkat daerah di lingkungan pemda dalam tatakelola administrasi dan manajemen kepegawaian.
Sesuai dengan tema kegiatan yakni ‘Transformasi Sistem Kepegawaian Berbasis Digital’, menurut Yusnaeni, sistem kepemerintahannya yang berbasis elektronik merupakan suatu keharusan di era yang serba digital seperti saat ini, agar pelayanan publik efektif dan efisien.
“Saat ini kita menghadapi perkembangan teknologi yang menuntut kita untuk mampu bergerak cepat dan menyesuaikan diri dengan waktu dalam berbagai aspek kehidupan,” tuturnya.
Olehnya pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu agenda prioritas pemerintah dalam pembangunan di daerah,” lanjutnya.
Olehnya, berbagai upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak boleh stagnan, namun harus setara dengan perkembangan zaman bahkan melampaui skill dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan yang modern di masa yang akan datang.
Ia berharap, rakor itu menjadi momentum awal pengelolaan kepegawaian untuk membangun sebuah rencana baru kedepan guna pengembangan sumber daya manusia di bidang kepegawaian, serta menjadi instrumen untuk melakukan pemetaan dan pembinaan talenta agar dalam melakukan penyusunan kinerja secara akurat dan independensi dalam rangkaian perubahan pelayanan dibidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Yusnaeni juga mengingatkan kepada ASN Kabupaten Parigi Moutong tanpa terkecuali, bahwa menghadapi pemilu tahun 2024 agar memegang teguh netralitas dan profesionalitas.
“Guna menjaga integritas dan kredibilitas lembaga pemerintahan tanpa memihak pada kepentingan politik manapun,” pungkasnya.