PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Penguatan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu agenda yang dibawa jajaran DPRD Kabupaten Parigi Moutong dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam forum bersama pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPP Adkasi). Sejumlah persoalan yang berkaitan dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah turut menjadi perhatian, terutama menyangkut transfer ke daerah serta kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan pembangunan.
Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong Alfres Masboy Tonggiroh hadir dalam pertemuan tersebut bersama Ketua Fraksi Gerindra yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Parigi Moutong, Faisan Badja.
Dalam forum itu, Alfres menyampaikan sejumlah aspirasi mengenai kebijakan transfer keuangan daerah. Menurutnya, mekanisme penyaluran anggaran dari pemerintah pusat perlu terus diperbaiki agar lebih terbuka, memiliki kepastian waktu, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.
Ia menilai kepastian transfer anggaran sangat berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan. Infrastruktur dasar menjadi salah satu sektor yang membutuhkan dukungan fiskal secara berkelanjutan.
“Kami berharap kebijakan transfer ke daerah dapat memberikan kepastian bagi daerah, baik dari sisi waktu penyaluran maupun pemanfaatannya, sehingga program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tidak terkendala persoalan fiskal,” ujar Alfres.
Sementara itu, Faisan Badja mengangkat persoalan lain yang dinilai semakin memengaruhi ruang fiskal Kabupaten Parigi Moutong, yakni tingginya kebutuhan belanja pegawai. Beban tersebut terutama berkaitan dengan pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
DPRD Parigi Moutong mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan kebijakan yang memungkinkan pembiayaan PPPK ditanggung secara penuh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Usulan tersebut, kata Faisan, bukan semata-mata untuk mengurangi beban pemerintah daerah, tetapi juga agar Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima kabupaten dapat digunakan secara lebih proporsional untuk kebutuhan pelayanan masyarakat dan pembangunan.
“Kalau pembiayaan PPPK dapat ditanggung sepenuhnya oleh APBN, daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas. DAU tidak terlalu banyak terserap untuk belanja pegawai sehingga APBD bisa lebih diarahkan pada kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik,” kata Faisan.
Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal dapat berdampak langsung terhadap kemampuan daerah membiayai berbagai program prioritas. Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, hingga penguatan pemberdayaan masyarakat desa membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
Faisan menegaskan, aspirasi tersebut perlu mendapat perhatian karena daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda. Karena itu, kebijakan fiskal nasional diharapkan tetap mempertimbangkan kondisi objektif masing-masing daerah.
“Kami membawa aspirasi ini agar porsi penggunaan DAU di daerah dapat lebih proporsional. Jika pemerintah pusat tidak mengambil alih pembiayaan tersebut, ruang gerak APBD untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik akan sangat terbatas,” ujarnya.
Pertemuan dengan Wamendagri tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. DPRD Parigi Moutong berharap berbagai persoalan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan transfer serta pembiayaan daerah ke depan.
Selain memperjuangkan peningkatan ruang fiskal, DPRD menilai koordinasi dengan pemerintah pusat penting untuk memastikan kebijakan anggaran nasional tetap memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah.
Dengan dukungan fiskal yang lebih seimbang, DPRD Parigi Moutong berharap pemerintah daerah memiliki keleluasaan lebih besar dalam menjalankan agenda pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa.
