PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Penyelesaian sejumlah pekerjaan di sektor tata ruang dan pertanahan di Kabupaten Parigi Moutong mulai dipacu dengan target hasil yang lebih terukur. Setiap pihak yang terlibat diminta tidak hanya menyampaikan laporan perkembangan, tetapi segera menuntaskan pekerjaan yang masih tertahan agar agenda pembangunan dapat berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.
Dorongan percepatan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Integrasi LP2B/KP2B ke dalam RTRW, Optimalisasi Peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), serta Konsolidasi Tanah untuk Pembangunan Daerah di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Senin (7/9/2026). Pertemuan yang dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah, Adrudin Nur, itu menjadi forum evaluasi sekaligus penentuan langkah lanjutan dari hasil koordinasi sebelumnya.
Memasuki pertemuan ketiga, pembahasan tidak lagi berhenti pada penyamaan pemahaman. Masing-masing unsur diminta menunjukkan perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan sejak rapat sebelumnya, termasuk menjelaskan tahapan yang masih berlangsung dan persoalan yang belum memperoleh penyelesaian.
Evaluasi tersebut mencakup sejumlah agenda yang saling berkaitan, mulai dari perlindungan lahan pertanian melalui LP2B/KP2B, penguatan pelaksanaan reforma agraria, hingga konsolidasi tanah yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan. Sinkronisasi menjadi perhatian agar setiap agenda tidak berjalan secara terpisah.
Dalam rapat, peserta juga diberi ruang untuk menyampaikan berbagai hambatan yang ditemui selama proses tindak lanjut. Kendala yang muncul kemudian dibahas bersama untuk mengetahui akar persoalan sekaligus menentukan langkah yang memungkinkan pekerjaan kembali bergerak.
Adrudin Nur menegaskan bahwa hasil rapat harus diterjemahkan menjadi pekerjaan nyata. Menurutnya, waktu yang tersedia perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga setiap unit yang masih memiliki tugas dapat segera menunjukkan hasil pada evaluasi berikutnya.
“Harapan saya, minggu depan teman-teman semua sudah membawa progres. Artinya, apa yang hari ini masih menjadi pekerjaan atau kendala, minggu depan sudah ada perkembangan yang bisa kita lihat dan evaluasi bersama,” tegas Adrudin.
Ia meminta seluruh pihak tidak menunda pekerjaan yang sebenarnya sudah dapat ditindaklanjuti. Penyelesaian secara bertahap dinilai lebih efektif dibandingkan membiarkan persoalan menumpuk hingga menghambat agenda yang lebih besar.
Koordinasi lintas sektor juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Integrasi antara kebijakan tata ruang, perlindungan lahan pertanian, reforma agraria dan konsolidasi tanah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar keputusan yang diambil tidak saling bertentangan.
Menurut Adrudin, setiap perangkat atau unsur yang terlibat perlu memahami kembali posisi, tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, hasil pembahasan dapat langsung diterjemahkan dalam bentuk tindakan sesuai tanggung jawab masing-masing.
Evaluasi berkala juga diharapkan mampu menciptakan pola kerja yang lebih terukur. Setiap rapat berikutnya dapat digunakan untuk membandingkan capaian, mengidentifikasi pekerjaan yang masih tertunda, sekaligus memastikan solusi yang telah disepakati benar-benar dijalankan.
Agenda integrasi LP2B/KP2B ke dalam RTRW menjadi salah satu bagian penting karena berkaitan dengan keberlanjutan perlindungan lahan pertanian. Di sisi lain, penguatan GTRA diperlukan untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria, sementara konsolidasi tanah diarahkan agar penataan dan pemanfaatan bidang tanah dapat mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
Dengan pola koordinasi yang lebih intensif, Pemkab Parigi Moutong menargetkan pekerjaan pada ketiga agenda tersebut dapat bergerak lebih cepat dan memiliki hasil yang dapat diverifikasi. Perkembangan yang diminta pada pekan berikutnya akan menjadi salah satu ukuran untuk melihat efektivitas tindak lanjut dari rapat koordinasi ketiga tersebut.
Forum itu sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tata ruang dan pertanahan membutuhkan kerja bersama serta konsistensi dalam menindaklanjuti setiap keputusan. Hasil yang konkret diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat perencanaan pembangunan Parigi Moutong yang tertata, berkeadilan dan berkelanjutan.
