DaerahPoso

Antisipasi Krisis Pangan dan Gizi, Bupati Poso Salurkan Bantuan CBP Tahap I

×

Antisipasi Krisis Pangan dan Gizi, Bupati Poso Salurkan Bantuan CBP Tahap I

Sebarkan artikel ini
Bupati Poso dr. Verna GM Inkiriwang. ASET : Istimewa

BUPATI Poso Verna GM Inkiriwang salurkan bantuan beras kepada masyarakat di tiga Kecamatan Poso Kota Bersaudara dalam kegiatan Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah dan Gerakan Pasar Murah wilayah Kecamatan Poso Kota, Poso Kota Utara dan Poso Kota Selatan yang berlangsung tadi pagi Rabu, 31 Februari 2024 di Tribun Lapangan Maroso Poso.

Menurut bupati, berbagai langkah pemulihan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia telah menunjukkan hasil yang baik dan diakui dunia. “Perekonomian nasional secara bertahap mengalami pertumbuhan positif, bahkan di daerah kita kabupaten Poso sampai pada awal tahun baru lalu kondisi ekonomi kita masih pada level aman,” ucapnya.

Baca Juga:  Pemda Parigi Moutong Salurkan CBP Tahap I Tahun 2024

Namun seiring dengan masuknya bulan Februari permintaan barang dan jasa juga mulai meningkat sehingga di pasaran harga harga bahan pokok sudah mulai merangkak naik yang akan berimbas pada masyarakat ekonomi menengah kebawah, tambahnya.

“Oleh karena itu, Badan Pangan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui keputusan Badan Pangan Nasional RI Nomor 71/KS.03.03/K/3//2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk pemberian bantuan pangan tahun 2023/2024,” terangnya.

Ia berharap pemberian bantuan pangan menjadi antisipasi dan mitigasi pelaksanaan penanggulangan kekurangan pangan yang dapat berdampak pada krisis pangan dan gizi, pengendalian inflasi serta melindungi konsumen dan produsen dari dampak fluktuasi harga. “Pemerintah wajib memberikan jaminan atas pangan terutama kepada masyarakat berpendapatan rendah dengan tujuan agar masyarakat selalu memiliki akses atas pangan,” jelasnya.

Baca Juga:  Rakor LIKP : Menuju Sulteng Informatif, Komunikatif, Responsif di 2026

Selain itu, Bupati juga menginstruksikan agar Dinas Ketahanan Pangan terus melakukan pemantauan terhadap inflasi dan perkembangan harga bahan pokok secara kontinyu. “Lakukan koordinasi dengan semua stakeholder karena efek domino dari kenaikan harga sembako dapat memunculkan berbagai potensi kerawanan sosial,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *